Tanggal 30 Januari tahun 2025 bertempat di Hotel Novena, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pelaporan Dana BOSP Kesetaraan Tahun 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari 21 PKBM termasuk Satuan Pendidikan Nonformal (SKB).
Acara tersebut dibuka langsung oleh PJ SEKDA Bone Drs. A. Fajaruddin, MM sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Beliau mengatakan bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana BOSP Kesetaraan. Dalam setiap pemeriksaan, dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi fokus pertama yang dicari oleh auditor. “Dokumen RKAS akan dirunut ke bawah untuk melihat bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana pelaporannya,” tambahnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kesetaraan Hj. Andi Rasna, S.Pd., M.Pd dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Drs. H. Nursalam, M.Pd. Menurut Drs. H. Nursalam, M.Pd, yang merupakan salah satu nara sumber dari kegiatan Bimtek tersebut menegaskan pentingnya penatausahaan keuangan yang baik dalam pengelolaan Dana Operasional Pendidikan (BOSP) di sekolah-sekolah maupun di PKBM. Saat ini, sebanyak 17 lembaga pendidikan PKBM di Bone telah menerima dana operasional yang langsung masuk ke rekening sekolah masing-masing dan fokus audit belum pada belanja operasional, tetapi pada jumlah selisih siswa dengan dana yang diterima sekolah maupun PKBM.
H. Nursalam memberikan penekanan khusus terkait larangan penggunaan dana BOSP yang harus dipatuhi oleh seluruh sekolah. Beberapa poin penting di antaranya: Melakukan transfer dana ke rekening pribadi atau keperluan lain di luar penggunaan dana BOSP, Membungakan dana untuk kepentingan pribadi, Meminjamkan dana kepada pihak lain, Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOSP atau perangkat lunak sejenis, Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan PPDB daring, Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas pendidikan, dan
Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran.
